BIMA. - Untuk menghentikan lajunya liberalisi pupuk " pemerintah harus seret dan adili dan evaluasi distributor dan pengecer yang jual pupuk di atas HET ".
Demikian pernyataan mahasiswa Eksekutif Kota Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (EK-LMND) Kab Bima saat lakukan aksi unjuk rasa di Depan Kantor Bupati Bima. Kamis, 2/6/2022.
Aksi unjuk rasa EK-LMND Kabupaten Bima yang dikoordinir oleh Wanda Ardiansyah, dengan massa kurang lebih 30 orang tersebut menuntut, wujudkan pendidikan gratis, limiah dan demokratis
serta mendesak pemerintah daerah mentransparasikan anggaran APBD.
Disamping itu, mahasiswa juga menuntut agar fungsikan PERUMDA dan Mendesak Dikpora agar mentransparasikan anggaran pendidikan, tuntutan lainnya agar mendorong Reformasi agraria dan konsisten serta Nasiolisasi Aset vital negara dan bangunan industri mandiri.
Menanggapi tuntutan massa aksi, mewakili Bupati Bima, Kadis Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bima, Amrin Munawar,SE, menyampaikan di depan massa aksi yang intinya, terkait Pengecer yang menjual Pupuk Bersubsidi di atas Harga Eceran Tertinggi, pihaknya sering turun lokasi, " Kami sudah turun langsung dengan sekda selaku ketua KP3 dalam rangka mengawasi pendistribusian pupuk ", katanya.
Disampaikan juga bahwa pada tahun 2023 Pemda Kabupaten Bima akan siapkan bangun resi gudang untuk menampung seluruh hasil Tani Kabupaten Bima, katanya.
Pantauan langsung media ini sekira pukul 09.30 Wita,massa EK-LMND sebelum melakukan unjukrasa di depan Kantor Bupati Bima, terlebih dahulu melakukan orasi singkat dan long march di depan kampus STKIP Taman Siswa Bima di Desa Padolo Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima. (GN/TIM*)