GERBANG NEWS NTB
Bima, - Salah satu anggota DPRD Kabupaten Bima NTB, Edy Muhlis S. Sos, menilai kepemimpinan Bupati Bima, Hj. Indah Damayanti Putra SE, atau biasa disapa IDP selama Lima tahun telah gagal pemimpin daerah. Kegagalan itu menyangkup segala sektor, sesuai target daerah Kabupaten Bima dari 1,5 porsen justeru menurun hingga 0,5 porsen. Sehingga berdampak pada kemiskinan masyarakat.
Sedangkan menurut ketua komisi lll DPRD Kab Bima ini, Postur anggaran daerah Kab bima senilai Rp1,89 triliun pertahun dan menurun drastis menjadi Rp1, 8 Triliun pertahun.
" Sesuai data real yang kami pegang, segala sektor target pemerintah daerah Kabupaten Bima gagal, dari 1,5 porsen, justeru menurun hingga 0,5 porsen, terutama hasil pajak retribusi." Ungkap Muhlis saat diskusi dengan beberapa Media di Kota Bima pada Jum'at (9/10/202).
Sumber pajak ini lanjut Muhlis, seharusnya IDP dalam Lima tahun memimpin harus mampu cakap dalam mengunakan daya pikir yang cerdas, seperti merubah status terminal tente dari tipe C ke tipe B.
Perubahan status ini secara tidak langsung kata Muhlis akan meningkatkan pajak distribusi, karena akan menjadi Sentral terminal untuk transportasi bagi masyarakat diberbagai jurusan daerah. Belum lagi bersumber dari bandara, taman kalaki dan perusahaan perusahaan yang ada di wilayah Kab Bima.
" Namun IDP tidak mampu kondisi semua sektor itu, sehingga PAD kita sangat prihatin sekali dan dinilai jalan ditempat. " Katanya.
Belum lagi persoalan utang perusahaan pasir besi yang ada di Kecamatan Wera. Hingga saat ini perusahaan besar tersebut telah menunggak pajak pada pemerintah daerah senilai Rp5, 75 pertahun, " bayangkan saja kalau dikalikan dalam lima tahun ini, justeru IDP seakan tutup mata tidak perduli dengan hasil alam kita yang di ambil oleh pihak perusahaan tersebut. " Katanya.
Kegagalan lainnya juga masih banyak dibawah pimpinan IDP, seperti, bidang Pariwisata, infrastruktur, bangunan pendidikan dan sarana pertanian. " Bayangkan saja sarana pendidikan sampai hari ini masih saja yang beratapkan alang-alang, seperti bangunan sekolah di wilayah Kecamatan Langudu. Hal itu menunjukkan IDP gagal mendorong dunia pendidikan." Pungkasnya. (GN*)